PATI – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri agenda koordinasi pencegahan korupsi yang digelar Pemerintah Kabupaten Pati. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen pemerintahan, termasuk legislatif dan organisasi perangkat daerah.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem yang baik, terutama dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program,” ujarnya.
Muslihan menilai, celah korupsi kerap muncul akibat lemahnya sistem dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kalau sistemnya sudah kuat dan transparan, maka potensi penyimpangan bisa ditekan sejak awal. Ini yang harus kita bangun bersama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Muslihan berharap, melalui komitmen bersama dalam pencegahan korupsi, Kabupaten Pati dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(ADV)
