PATI – Kecepatan pemulihan ekonomi daerah pasca-terjadinya bencana alam sangat bergantung pada solidnya hubungan kemitraan antara pihak eksekutif dan legislatif. DPRD Kabupaten Pati melalui Komisi B memastikan akan terus membuka ruang koordinasi yang seluas-luasnya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati guna merumuskan formula stimulus ekonomi yang inklusif dan merata.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menyatakan bahwa arah kebijakan anggaran pemulihan pascabencana harus direvolusi agar tidak lagi mengadopsi pola pikir parsial. Bencana alam seperti banjir besar tidak hanya merendam padi di sawah, melainkan juga menyapu bersih komoditas perikanan darat yang bernilai ekonomi tinggi bagi daerah.
Pernyataan strategis tersebut diutarakan oleh Muslihan pasca-pertemuan formal dengan para pelaku usaha tani di ruang rapat komisi dewan. Dirinya menilai, anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dialokasikan secara cerdas untuk menyokong seluruh sektor penopang ketahanan pangan lokal secara simultan.
“Harapan kami di Komisi B yang membidangi perikanan dan sebagainya, pemerintah ini harus terjun aktif. Harus menginventarisir mana-mana yang kena bencana. Sehingga nanti ada bantuan, tidak hanya untuk pertanian sawah saja, tapi juga ada perhatian khusus untuk sektor lain,” papar Muslihan menerangkan visi anggaran komisinya.
Ia mengapresiasi respons positif yang sejauh ini ditunjukkan oleh Pemkab Pati dalam mendengarkan masukan-masukan dari pihak parlemen. Ke depan, jalinan kemitraan ini diharapkan mampu melahirkan sebuah skema regulasi baru yang menjamin pemberian kompensasi modal kerja bagi nelayan kecil yang terpaksa tidak bisa melaut akibat cuaca buruk atau bencana pantai.
Melalui pengawasan melekat yang dilakukan oleh seluruh anggota Komisi B, parlemen berjanji akan menyisir setiap draf realisasi bantuan agar tidak ada lagi istilah kasta prasejahtera atau pengabaian terhadap kelompok usaha tertentu di wilayah pesisir Bumi Mina Tani.
“Komisi B akan terus mengawal agar seluruh kelompok masyarakat yang terdampak mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ada sektor yang luput dari bantuan hanya karena tidak masuk dalam pendataan,” pungkasnya menutup pembicaraan.
