PATI, inaraa.id – Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, menilai kritik dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan menyusul ajakan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra agar Ormas dan LSM memperkuat sinergi sekaligus menyampaikan kritik yang disertai solusi.
Bambang mengatakan, menjaga kondusivitas daerah tidak berarti menghilangkan ruang kritik dari masyarakat.
“Kondusif bukan berarti semua harus diam. Kritik tetap dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol sosial. Yang penting kritik itu disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta, dan memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan,” ujar Bambang.
Menurutnya, pemerintah justru dapat memanfaatkan kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah maupun sedang dijalankan.
Ia berharap Ormas dan LSM dapat menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dengan upaya membangun daerah.
“Ketika menemukan persoalan, jangan berhenti pada penyampaian masalah. Kalau memungkinkan, berikan alternatif solusi. Dengan begitu pemerintah mempunyai bahan yang lebih lengkap untuk melakukan evaluasi,” jelasnya.
Bambang menambahkan, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Karena itu, aspirasi yang muncul dari Ormas maupun masyarakat dapat menjadi salah satu bahan dalam menjalankan fungsi tersebut.
Ia menilai pola komunikasi seperti ini dapat mencegah persoalan berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
(ADV)
