PATI, inaraa.id – Anggota Komisi D DPRD Pati dari Fraksi PKS, Sutrisno, menegaskan bahwa mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses harus berjalan secara terstruktur dan transparan agar tepat sasaran serta sesuai kebutuhan warga.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri koordinasi pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD sejatinya masih berupa usulan kegiatan tanpa menyertakan nominal anggaran.
“Aspirasi dari masyarakat melalui reses itu sifatnya masih berupa usulan kegiatan, belum menyebutkan angka. Nantinya akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kemudian dilakukan pencermatan oleh Bapperida agar sesuai dengan perencanaan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses tersebut penting untuk memastikan setiap usulan benar-benar terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan.
“Di sinilah peran Bapperida untuk melakukan penyaringan dan penguatan, sehingga apa yang diperjuangkan DPRD benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah,” imbuhnya.
Sutrisno juga menekankan bahwa DPRD membutuhkan sistem yang kuat agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat secara aman dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami di DPRD tentu ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan tenang dan aman. Maka sistemnya harus jelas, mulai dari perencanaan hingga penganggaran, supaya tidak menimbulkan multitafsir,” tegasnya.
Ia berharap, dengan mekanisme yang semakin baik dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif juga semakin meningkat.
(ADV)
