PATI, inaraa.id – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati Irianto Budi Utomo mengungkapkan bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Pati bukan disebabkan minimnya anggaran, melainkan karena proses pengawasan dan pendampingan dari lembaga penegak hukum.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa IR itu menyebut Pemerintah Kabupaten Pati memilih berhati-hati sebelum memulai pekerjaan fisik agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Pemerintah daerah tentu tidak ingin gegabah. Semua menunggu arahan dan pendampingan supaya pekerjaan infrastruktur ini aman secara administrasi maupun hukum,” ujar IR.
Ia menjelaskan, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan telah memberikan arahan terkait pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati. Dengan adanya pendampingan tersebut, pelaksanaan proyek diyakini dapat berjalan lebih tertib dan transparan.
“Sekarang KPK sudah memberikan arahan ke DPUTR untuk mulai mengerjakan infrastruktur, dari Kejaksaan juga sudah turun melakukan pengawalan,” jelasnya.
Menurut IR, pengawasan dari aparat penegak hukum justru menjadi langkah positif untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran. Terlebih nilai proyek infrastruktur tahun 2026 mencapai ratusan miliar rupiah sehingga membutuhkan pengawasan ekstra ketat.
Ia menilai, kehati-hatian pemerintah daerah perlu dipahami masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih baik.
“Lebih baik sedikit terlambat tetapi prosesnya benar dan hasilnya berkualitas, daripada dipaksakan cepat tetapi akhirnya bermasalah,” tegas IR.
Selain itu, IR meminta seluruh kontraktor maupun pelaksana proyek nantinya benar-benar menjaga kualitas pekerjaan. Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis terhadap hasil pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
“Jangan sampai uang rakyat besar tetapi kualitas pekerjaan mengecewakan. Infrastruktur ini harus kuat, awet, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
DPRD Pati, lanjut IR, akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan proyek agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami di DPRD akan ikut mengawal penuh. Karena pembangunan infrastruktur ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan harus benar-benar dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
(ADV)
