PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera melakukan penertiban di area tambat parkir kapal dan perahu. Langkah ini dinilai penting guna menciptakan ketertiban, keamanan, serta mendukung aktivitas perairan yang lebih tertata.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari catatan DPRD pada bidang pekerjaan umum, khususnya terkait penataan kawasan perairan yang selama ini dinilai masih belum optimal. Kondisi tambat kapal yang semrawut dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas nelayan serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Golkar, Jaza Khoerul Sofyan, menegaskan bahwa penertiban harus dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih.
“Penataan tambat kapal ini bukan hanya soal kerapian, tapi juga menyangkut keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya para nelayan. Harus ada ketegasan dari pemerintah daerah,” ujar Jaza.
Ia menambahkan, penataan kawasan tambat kapal perlu dibarengi dengan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, agar masyarakat tidak kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.
“Penertiban harus dibarengi solusi. Pemerintah juga perlu menyiapkan fasilitas yang layak, sehingga nelayan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman dan aman,” lanjutnya.
Menurutnya, pengelolaan kawasan perairan yang baik akan berdampak positif terhadap sektor ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, ia meminta agar Pemkab Pati segera mengambil langkah konkret dan terukur.
DPRD berharap penataan area tambat kapal dan perahu dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan perairan yang tertib, aman, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(ADV)
