Pati, inaraa.id – Pembangunan sebuah daerah tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Menyadari hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan tahun 2026. Dalam berbagai kesempatan serap aspirasi, persoalan pemerataan fasilitas sekolah di wilayah pelosok menjadi salah satu poin krusial yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat kepada para wakil rakyat.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menegaskan bahwa kesenjangan fasilitas antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran harus segera dipangkas. Menurutnya, setiap anak di Kabupaten Pati memiliki hak yang sama untuk belajar di gedung yang layak dengan sarana penunjang yang modern. Aspirasi warga mengenai kerusakan ruang kelas dan minimnya alat peraga pendidikan di beberapa titik menjadi bahan evaluasi serius bagi pihak legislatif untuk segera dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan.
“Kami memandang bahwa pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap masukan dari masyarakat akan kami tampung dan tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada. Kami ingin memastikan tidak ada lagi sekolah yang merasa dianaktirikan dalam hal bantuan sarana prasarana,” ujar Muslihan saat ditemui usai agenda rapat kerja.
Lebih lanjut, Muslihan menjelaskan bahwa Komisi B berkomitmen kuat untuk mengawal pengalokasian anggaran agar lebih tepat sasaran. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat diperlukan agar tantangan di dunia pendidikan dapat teratasi secara kolektif. “Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan perhatian dan sinergi dari berbagai pihak agar kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi secara merata di seluruh wilayah Pati,” tambahnya.
(ADV)
