PATI, inaraa.id — Ketidakhadiran sejumlah camat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati menjadi perhatian Ketua DPRD
Tag: ADV DPRD Pati
Muslihan Apresiasi Rehab Jalan Mojoagung-Ketekputih, Dorong Akses Warga Trangkil Semakin Baik
PATI, inaraa.id – Rehabilitasi Jalan Mojoagung-Ketekputih di Kecamatan Trangkil mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Pati. Perbaikan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam
Anggaran Revitalisasi Sekolah Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Kesesuaian RAB
PATI, inaraa.id — DPRD Kabupaten Pati meminta pelaksanaan program revitalisasi sekolah tetap mengacu pada dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengawasan
Bambang Susilo Minta Koordinasi Eksekutif-Legislatif Jangan Terganggu Persoalan Kehadiran Pejabat
PATI, inaraa.id — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, menilai persoalan ketidakhadiran sejumlah camat dan kepala OPD dalam rapat paripurna perlu
Fraksi Demokrat Dorong Optimalisasi PAD Pati Tetap Berpihak pada Masyarakat
PATI, inaraa.id — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati menyoroti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp35,814 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD
PKB Pati Dorong Pemkab Perkuat Kemandirian Fiskal Tanpa Bebani Masyarakat
PATI, inaraa.id — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyusun strategi penguatan keuangan daerah dengan
Fraksi PKB Dukung Raperda Bantuan Hukum Jadi Prakarsa DPRD Pati
PATI, inaraa.id — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Joni Kurnianto Dorong Pemkab Pati Perluas Basis PAD, Jangan Hanya Andalkan Pajak
PATI, inaraa.id — Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pati, Joni Kurnianto, mendorong Pemerintah Kabupaten Pati memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah
PKB Minta Perubahan APBD 2026 Tak Sekadar Geser Anggaran
PATI, inaraa.id — Fraksi PKB DPRD Pati meminta pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah
Fraksi Gerindra: Raperda Bantuan Hukum Harus Berikan Kepastian Tata Kelola
PATI, inaraa.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati menyatakan persetujuan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk ditetapkan sebagai Raperda prakarsa
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 49
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.













