PATI – Sebagai komisi yang membidangi sektor pembangunan dan fisik, Komisi C DPRD Kabupaten Pati terus memperluas jangkauan pengawasannya. Tidak hanya berfokus pada hasil akhir proyek di lapangan, jajaran legislator kini mulai menyisir aspek hulu dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni pada instrumen penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Langkah pengetatan ini diambil demi memastikan jalannya tender proyek infrastruktur di Pati berjalan dalam ekosistem yang sehat. HPS yang disusun terlalu tinggi dinilai merugikan keuangan daerah, sementara HPS yang terlampau rendah dikhawatirkan membuat kontraktor nekat menurunkan spesifikasi mutu bangunan demi mengejar keuntungan.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Jaza Khoerusl Sofyan, menjelaskan bahwa penentuan batas atas harga dalam pengadaan barang dan jasa adalah fondasi utama yang menentukan kualitas fisik pembangunan daerah. Parlemen dituntut jeli melihat rasionalitas angka-angka yang diajukan oleh mitra kerja eksekutif.
“Penyusunan HPS harus logis dan sesuai harga pasar. Jangan sampai ada penggelembungan nilai yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah,” sebut legislator dari Fraksi Golkar tersebut.
Menurut Jaza, pengawasan terhadap kewajaran HPS merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dewan dalam menjaga keseimbangan postur belanja daerah. Dengan nilai HPS yang akurat, pemerintah daerah memiliki posisi tawar yang kuat untuk mendapatkan rekanan yang profesional sekaligus harga yang kompetitif.
Komisi C meminta dinas-dinas teknis, terutama yang mengelola anggaran fisik berskala besar, untuk rutin melakukan pemutakhiran data harga satuan bahan dan upah. Langkah ini penting agar HPS yang diterbitkan selalu adaptif terhadap dinamika inflasi dan pergerakan harga pasar riil.
“Pengadaan yang transparan dan akuntabel harus dimulai dari perencanaan yang baik, termasuk dalam penentuan HPS. Ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah,” tandas politisi asal Winong tersebut.
