PATI, inaraa.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengambil langkah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa di Kabupaten Pati.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pati akan diperiksa secara langsung. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas, kapasitas dapur, hingga proses penyediaan makanan benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.
Chandra mengatakan, pemeriksaan terhadap seluruh SPPG dijadwalkan mulai dilakukan pada pekan depan. Pemkab akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Dinas Kesehatan, Kodim, Polresta hingga jajaran Forkopimda Kabupaten Pati.
“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur dan kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat,” tegas Chandra saat mendampingi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono meninjau korban dugaan keracunan MBG di Keluarga Sehat Hospital (KSH) Pati, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya menyangkut kondisi fisik dapur, tetapi juga akan melihat kesesuaian antara kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat yang harus dilayani.
Hal tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kondisi ketika kapasitas dapur tidak sebanding dengan jumlah makanan yang harus diproduksi setiap harinya.
“Jangan sampai dapur kecil dipaksakan mengelola 2.500 sampai 3.000 porsi. Kami akan evaluasi dan merekomendasikan hasilnya kepada BGN. Keputusan akhirnya tetap berada di BGN,” jelasnya.
Chandra menegaskan, Pemkab Pati akan menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada BGN. Dengan demikian, setiap SPPG diharapkan memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi para penerima manfaat.
Sementara itu, terkait dugaan keracunan MBG yang terjadi setelah siswa mengonsumsi makanan dari SPPG Gembong 1, Pemkab Pati sejak awal mengambil langkah untuk memprioritaskan keselamatan dan pelayanan kesehatan para korban.
Hingga pukul 13.00 WIB, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat sebanyak 269 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi menu MBG. Puluhan korban masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, sementara korban lainnya telah mendapatkan pelayanan rawat jalan.
Chandra mengatakan, keputusan Pemkab untuk melakukan penanganan kesehatan secara cepat juga dimaksudkan agar masyarakat, khususnya orang tua siswa, tidak ragu membawa anak mereka ke fasilitas kesehatan ketika mengalami keluhan.
“Kami mengutamakan masalah pelayanan kesehatan dan keselamatan nyawa anak-anak didik kita. Makanya sejak awal kami sampaikan seperti itu, agar bisa kami tangani secara langsung dan cepat,” ungkapnya.
Pemkab Pati juga memastikan persoalan biaya pengobatan tidak menjadi beban bagi keluarga korban. Mekanisme pembiayaan telah dikoordinasikan bersama BGN sehingga pelayanan medis dapat diberikan tanpa menghambat proses penanganan pasien.
“Sebagaimana tadi disampaikan oleh BGN, terkait biaya pengobatan nanti ditanggung BGN bersama Pemkab,” kata Chandra.
Dalam kesempatan tersebut, Chandra bersama Wakil Kepala BGN Trenggono juga meninjau langsung para korban yang masih menjalani perawatan di KSH Pati dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.
Selain memastikan kondisi korban, keduanya turut meninjau langsung SPPG Gembong 1 yang menjadi lokasi produksi makanan MBG yang dikonsumsi para siswa sebelum mengalami gejala dugaan keracunan.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses evaluasi terhadap kejadian tersebut berjalan secara menyeluruh, sekaligus melihat langsung kondisi dapur yang menjadi sumber produksi makanan.
Pemkab Pati, lanjut Chandra, akan terus berkoordinasi dengan BGN dan seluruh pihak terkait untuk memastikan program MBG di Kabupaten Pati dapat berjalan dengan mengutamakan aspek keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat.
Langkah pemeriksaan terhadap seluruh SPPG diharapkan dapat menjadi evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di Kabupaten Pati.
(ADV)
