PATI, inaraa.id – Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin berharap Pemerintah Kabupaten Pati dapat segera melakukan pembenahan terhadap berbagai catatan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga mampu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun mendatang.
Harapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Ali mengatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Kabupaten Pati harus dijadikan motivasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah daerah perlu bekerja lebih optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor.
“Kita tentu berharap ke depan Kabupaten Pati bisa kembali memperoleh opini WTP. Karena itu, seluruh catatan dan rekomendasi BPK harus segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menilai opini yang diberikan BPK bukan sekadar penilaian administratif, melainkan cerminan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, DPRD akan ikut mengawal proses perbaikan agar berjalan sesuai target.
Ali menuturkan, pembahasan hasil pemeriksaan BPK akan dilakukan secara bertahap melalui pandangan umum fraksi-fraksi sebelum dibahas lebih rinci oleh Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD.
“Kami ingin memastikan seluruh proses perbaikan berjalan terukur. DPRD akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah selama bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP tidak hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai aturan.
Dengan sinergi antara DPRD dan Pemkab Pati, Ali optimistis berbagai catatan yang masih ditemukan dapat segera dibenahi sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah terus meningkat dan berdampak positif terhadap pelayanan masyarakat.
(ADV)
