PATI, inara.co.id – Penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu perhatian yang dinilai perlu terus didorong pemerintah daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, setelah mengikuti rapat paripurna DPRD Pati yang mengagendakan penyaksian pidato kenegaraan Presiden Prabowo, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna tersebut diikuti pimpinan dan anggota DPRD Pati bersama unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta 21 camat se-Kabupaten Pati.
Ali mengatakan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan angka ekonomi daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan juga harus terlihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan dan mengembangkan usaha.
“Ekonomi rakyat harus menjadi bagian penting dalam pembangunan. Kita ingin pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui bertambahnya kesempatan usaha, lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan,” ujar Ali.
Ia menilai Kabupaten Pati memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM hingga berbagai usaha berbasis potensi lokal.
Menurutnya, potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan memiliki daya saing.
“Pati memiliki banyak potensi ekonomi yang tersebar di berbagai wilayah. Tinggal bagaimana potensi tersebut kita dorong agar memiliki nilai tambah. UMKM, petani, nelayan maupun pelaku usaha lainnya harus mendapatkan ruang untuk berkembang,” jelasnya.
Ali juga menekankan pentingnya memperkuat ekosistem usaha di daerah. Dukungan pemerintah, kata dia, tidak hanya berupa bantuan, tetapi juga kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pendampingan, peningkatan kualitas produk hingga perluasan pemasaran.
“Jangan sampai pelaku usaha hanya diberi bantuan, tetapi setelah itu tidak ada pendampingan. Yang dibutuhkan adalah ekosistem usaha yang sehat, sehingga masyarakat bisa tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap OPD terkait dapat menyusun program yang lebih terarah untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi produktif di Kabupaten Pati. DPRD, lanjutnya, juga akan melihat sejauh mana kebijakan anggaran daerah mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.
“DPRD akan terus mendorong agar kebijakan anggaran memiliki keberpihakan terhadap sektor produktif. Kita ingin APBD memberikan multiplier effect bagi masyarakat, bukan hanya untuk kegiatan pemerintahan,” ungkap Ali.
Lebih lanjut, Ali menilai sinergi antara pemerintah kabupaten dengan jajaran kecamatan juga penting untuk memetakan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
“Setiap kecamatan punya karakter dan potensi yang berbeda. Pemerintah harus bisa melihat itu sebagai kekuatan. Dengan pemetaan yang baik, program pengembangan ekonomi bisa lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Ali berharap semangat pembangunan ekonomi yang menjadi bagian dari arah kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di Kabupaten Pati.
“Intinya, masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama pembangunan. Kalau ekonomi masyarakat bergerak, usaha tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka, maka pembangunan daerah juga akan semakin kuat,” pungkasnya.
(ADV)
