PATI, inaraa.id – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Adam Maulana, meminta pemerintah daerah memanfaatkan pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap seluruh jenis retribusi daerah yang berlaku di Kabupaten Pati.
Menurutnya, perubahan regulasi tidak boleh hanya menyentuh satu atau dua sektor saja, tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh kebijakan retribusi yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Adam menilai banyak regulasi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan pelayanan masyarakat saat ini. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus aktif memberikan masukan selama proses pembahasan berlangsung.
“Kalau ada regulasi yang sudah tidak relevan, jangan ditunda lagi. Momentum revisi Perda harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh agar ke depan tidak muncul persoalan yang sama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penataan retribusi daerah bukan semata-mata bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), melainkan juga menciptakan sistem pelayanan yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.
Menurut Adam, pemerintah harus berani melakukan evaluasi terhadap seluruh potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal.
“Jangan sampai ada kebocoran potensi pendapatan hanya karena regulasi kita tertinggal dari perkembangan di lapangan. Daerah membutuhkan instrumen yang kuat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adam mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berbasis data dan kajian yang komprehensif agar tidak membebani masyarakat.
“Retribusi yang sehat adalah retribusi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Kalau masyarakat merasakan manfaatnya, maka kepercayaan kepada pemerintah juga akan meningkat,” tambahnya.
Ia berharap revisi Perda yang sedang dibahas dapat menghasilkan regulasi yang lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
(ADV)
