PATI – Ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan pelayanan instansi pemerintah saat ini sudah sangat tinggi, seiring dengan masifnya draf digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Menanggapi tuntutan zaman tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Pati mendesak Pemerintah Kabupaten Pati untuk terus memperbarui draf dan mekanisme respons aduan warga.
Masyarakat dinilai sering kali merasa frustrasi ketika mendapati draf aduan atau pertanyaan mereka di media sosial kedinasan tidak mendapatkan respons tanggap dari admin dinas terkait. Pola komunikasi yang pasif seperti ini diminta dewan untuk segera diubah menjadi draf sistem pelayanan yang aktif dan solutif.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan HC, menggarisbawahi bahwa tolok ukur keberhasilan sebuah pelayanan publik terletak pada aspek kecepatan waktu penanganan (respons time) serta ketepatan solusi yang diberikan kepada warga.
“Pelayanan Pemerintah Kabupaten Pati harus semakin baik, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Danu Ikhsan saat menjabarkan draf target mutu pelayanan prima daerah.
Ia menambahkan, di bulan suci yang penuh berkah ini, tingkat kepekaan sosial para aparatur negara harus lebih dipertajam. Jika ada warga miskin yang membutuhkan draf penanganan darurat di bidang kesehatan atau administrasi kependudukan, draf birokrasi harus memberikan karpet merah kemudahan.
Ketegasan dari Komisi A ini diharapkan menjadi draf pengingat bagi para kepala dinas untuk selalu melakukan evaluasi kinerja para petugas garda depan (frontliner) mereka, demi menghadirkan draf pelayanan publik yang ramah, cekatan, dan membanggakan.
