PATI, inaraa.id – Kehadiran sejumlah kepala dinas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Senin (14/9/2026), turut menjadi sorotan Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo.
Bandang menyampaikan interupsi saat rapat yang salah satu agendanya adalah Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Selain menyoroti ketidakhadiran camat, Bandang menyebut terdapat sejumlah kepala dinas yang tidak hadir secara langsung dan diwakilkan.
Menurutnya, hal tersebut patut dipertanyakan karena paripurna kali ini membahas agenda penting yang berkaitan dengan perubahan anggaran daerah.
“Banyak juga kepala dinas yang diwakilkan, Bapak Ketua. Apakah ini juga dapat disampaikan izinnya kepada Sekda?” ujar Bandang.
Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai alasan ketidakhadiran para kepala OPD tersebut. Apalagi, berdasarkan pengamatannya, tidak terdapat pemberitahuan yang diterima DPRD mengenai ketidakhadiran tersebut.
Bandang menegaskan, pelaksanaan anggaran daerah nantinya berada di tangan eksekutif. Karena itu, ia meminta jajaran eksekutif menunjukkan keseriusan dalam mengikuti forum resmi DPRD.
“Paripurna penting hari ini, Bapak Ketua, terkait menyampaikan tentang Nota Keuangan APBD Perubahan 2026, yang mana pelaksanaan anggaran adalah eksekutif,” katanya.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius Plt Bupati Pati sebagai pembina aparatur pemerintahan daerah.
Bandang menilai kedisiplinan menghadiri agenda resmi pemerintahan perlu dijaga, terlebih ketika rapat tersebut menyangkut kebijakan anggaran daerah.
(ADV)
