PATI – Kekhawatiran mengenai potensi melambatnya urusan administrasi pendaftaran jaminan kesehatan, pencairan bantuan sosial, hingga pelayanan pendidikan di masa peralihan kekuasaan diredam oleh jajaran DPRD Kabupaten Pati. Pihak dewan memberikan garansi politik bahwa hak-hak publik masyarakat tidak akan terganggu sedikit pun.
Komisi D yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat secara khusus melakukan pemantauan ketat pada instansi-instansi penyedia layanan langsung. Langkah antisipatif ini diambil agar para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pati tetap bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh atmosfer suksesi kepemimpinan.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, memaparkan bahwa kejelasan dan kepastian arah kebijakan merupakan modal utama yang harus diberikan oleh draf kerja parlemen kepada warga luas.
“Kami mendukung langkah-langkah yang menjaga stabilitas. DPRD akan aktif mengawal, tidak hanya mengawasi tetapi juga memastikan program berjalan optimal,” urai Teguh Bandang menekankan komitmen perlindungan hak warga.
Bandang menegaskan, dewan tidak akan segan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika mendapati adanya laporan mengenai kemerosotan standar pelayanan di rumah sakit daerah, puskesmas, maupun kantor kecamatan selama masa transisi ini.
Rasa aman dan kepastian hukum yang diberikan oleh jajaran legislatif ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan kolektif masyarakat terhadap institusi negara, sehingga aktivitas sosial-ekonomi warga Pati tetap berjalan normal dan produktif.
