PATI – Keakuratan data memegang peranan mutlak dalam keberhasilan eksekusi kebijakan publik, tidak terkecuali dalam hal penyaluran bantuan kedaruratan bencana. Menyadari pentingnya hal tersebut, Komisi B DPRD Kabupaten Pati meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait untuk lebih proaktif dan jemput bola dalam menginventarisir tingkat kerusakan usaha perikanan di wilayah terdampak bencana.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menyebutkan bahwa kebiasaan pasif menunggu laporan tertulis dari tingkat desa harus diubah menjadi gerakan inspeksi langsung. Kelemahan dalam sistem pendataan dituding menjadi biang keladi mengapa bantuan stimulan bencana sering kali menumpuk di satu sektor dan nihil di sektor lainnya.
Langkah pengawasan ketat ini digaungkan dewan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas evaluasi penyaluran dana kompensasi gagal panen. Muslihan menegaskan, setiap warga negara yang kehilangan sumber penghidupannya akibat bencana memiliki hak konstitusional yang setara untuk dibantu.
“Harapan kami di Komisi B yang membidangi perikanan dan sebagainya, pemerintah ini harus terjun aktif. Harus menginventarisir mana-mana yang kena bencana. Sehingga nanti ada bantuan, tidak hanya untuk pertanian sawah saja, tapi juga ada perhatian khusus untuk sektor lain,” ulas Muslihan membedah draf pengawasan komisi.
Ia menilai, selama ini jalinan komunikasi birokrasi antara pihak dewan dengan jajaran eksekutif Pemkab Pati sudah berada dalam koridor yang harmonis. Sinergi yang apik ini seyogianya ditumpahkan dalam bentuk ketepatan eksekusi program di lapangan agar serapan anggaran kebencanaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh korban riil.
Dewan berkomitmen tidak akan menandatangani atau meloloskan draf anggaran kebencanaan pada masa sidang berikutnya jika di dalamnya belum memuat klausul proteksi dan ganti rugi yang proporsional bagi kelompok nelayan and pembudidaya ikan rakyat.
“Komisi B akan terus mengawal agar seluruh kelompok masyarakat yang terdampak mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ada sektor yang luput dari bantuan hanya karena tidak masuk dalam pendataan,” tandasnya secara lugas.
