PATI – Kerentanan ekonomi yang dihadapi oleh para petambak dan nelayan di sepanjang pesisir utara Kabupaten Pati memerlukan perhatian khusus dari pemangku kebijakan. Ketika banjir rob atau luapan sungai merusak infrastruktur tambak, modal usaha warga yang bernilai puluhan juta rupiah sering kali raib dalam sekejap. Kondisi rawan ini memantik reaksi keras dari jajaran Komisi B DPRD Kabupaten Pati.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, mengingatkan bahwa fokus mitigasi dan pemulihan pascabencana dari pemerintah daerah selama ini dirasa masih terlalu condong pada sektor pertanian tanaman pangan atau sawah semata. Sementara itu, kerugian materiil yang diderita oleh pembudidaya udang dan bandeng akibat kolam tambak yang hanyut kerap terabaikan dalam draf anggaran bantuan tak terduga.
Muslihan memandang ketimpangan pendataan ini harus segera dievaluasi total sebelum memasuki siklus musim hujan berikutnya. Dirinya menyampaikan aspirasi para konstituen pesisir tersebut usai menggelar dialog intensif bersama kelompok tani penerima stimulus puso di gedung dewan.
“Harapan kami di Komisi B yang membidangi perikanan dan sebagainya, pemerintah ini harus terjun aktif. Harus menginventarisir mana-mana yang kena bencana. Sehingga nanti ada bantuan, tidak hanya untuk pertanian sawah saja, tapi juga ada perhatian khusus untuk sektor lain,” kata Muslihan mendesak jajaran eksekutif.
Menurutnya, pemulihan ekonomi di sektor perikanan membutuhkan biaya modal yang tidak sedikit, terutama untuk pengadaan benih baru dan perbaikan struktur pematang tambak yang jebol. Jika pemerintah tidak hadir memberikan stimulus permodalan pascabencana, mata pencaharian ratusan kepala keluarga di wilayah pesisir Pati terancam mandek dalam waktu yang lama.
Maka dari itu, penguatan sistem pendataan dampak bencana yang terintegrasi antara Dinas Pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) wajib ditingkatkan. Sinergi data ini menjadi landasan pacu bagi pemerintah daerah agar program jaring pengaman ekonomi pascabencana bisa digulirkan secara merata.
“Komisi B akan terus mengawal agar seluruh kelompok masyarakat yang terdampak mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ada sektor yang luput dari bantuan hanya karena tidak masuk dalam pendataan,” imbuhnya memungkasi pernyataan.
