PATI, inaraa.id – Kehadiran camat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati dinilai memiliki arti penting dalam menjaga kesinambungan informasi pemerintahan hingga tingkat kecamatan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD Pati, Danu Ikhsan HC, menyikapi minimnya kehadiran camat dalam salah satu rapat paripurna DPRD Pati.
Dari 21 camat yang ada di Kabupaten Pati, hanya Camat Wedarijaksa yang disebut hadir secara langsung. Sejumlah camat lainnya mengirimkan perwakilan, sedangkan sebagian lainnya tidak hadir.
Danu mengatakan, agenda paripurna seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai kegiatan formal DPRD.
“Jangan sampai kehadiran dalam paripurna hanya dianggap formalitas. Ada banyak informasi pemerintahan yang penting untuk diketahui oleh camat secara langsung,” kata Danu.
Menurutnya, camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat di tingkat kecamatan.
“Camat itu salah satu ujung pemerintahan di daerah. Karena itu, informasi yang berkaitan dengan kebijakan kabupaten harus bisa diterima dengan baik dan kemudian diteruskan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia memahami bahwa camat memiliki berbagai agenda kedinasan. Namun, apabila terdapat agenda resmi DPRD yang harus dihadiri, koordinasi perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kehadiran.
“Kalau memang ada kegiatan yang bersamaan, tentu harus ada komunikasi. Jangan sampai kemudian agenda pemerintahan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” ujarnya.
Danu menambahkan, Komisi A akan melihat persoalan tersebut melalui pembahasan internal. Menurutnya, langkah yang diambil nantinya harus bertujuan memperbaiki pola koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah dan jajaran kecamatan.
“Yang kita harapkan bukan sekadar mempermasalahkan ketidakhadiran. Lebih jauh, bagaimana koordinasi pemerintahan ke depan bisa lebih tertib,” tandasnya.
(ADV)
