JAKARTA – Munculnya klaim perorangan terkait upaya pembebasan Moses dari tahanan Polda Metro Jaya (PMJ) berujung pada potensi keretakan dan ketegangan di internal kelompok gerakan masyarakat. Sosok Gus Muda Ahmad Fakhier kini menjadi figur sentral yang disorot secara kritis setelah klaim pribadinya memicu tuduhan serius mengenai upaya pemecahan solidaritas gerakan demi kepentingan popularitas individu.
Awal dari keretakan ini dipicu oleh sikap Fakhier yang mempublikasikan klaim atas perannya dalam membantu proses pembebasan Moses. Dengan berbekal bukti berupa potongan personal chat bersama seorang tokoh politik yang diunggah ke media sosial, Fakhier terkesan ingin mengabarkan kepada publik bahwa dirinya memiliki kontribusi signifikan. Namun bagi elemen gerakan rakyat, tindakan mendemokratisasi klaim secara sepihak ini dinilai mencederai etika kolektivisme yang selama ini dijaga dalam setiap upaya pendampingan kasus-kasus hukum rakyat.
Reaksi paling keras dilontarkan oleh Koalisi Pohon Rindang, yang menganggap pernyataan Fakhier bukan sekadar kekeliruan komunikasi, melainkan bentuk ancaman terhadap keutuhan solidaritas. Koalisi Pohon Rindang menilai Fakhier berupaya memanfaatkan krisis hukum yang dialami Moses sebagai batu loncatan untuk menaikkan citra serta popularitas pribadinya di mata publik, dengan cara mengambil alih apresiasi atas hasil kerja keras banyak elemen yang terlibat di lapangan.
Dalam selebaran digital dan pamflet perlawanan yang mereka sebar, Koalisi Pohon Rindang secara terang-terangan melabeli Fakhier sebagai pihak yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba antar-kelompok dalam gerakan masyarakat. Tudingan ini berdasar pada pengamatan bahwa perbuatan mengklaim kontribusi secara sepihak hanya akan memicu rasa saling curiga dan merusak kepercayaan antar-aktivis yang selama ini bahu-membahu melakukan pendampingan tanpa pamrih.
Perselisihan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam narasi perjuangan publik. Elemen masyarakat sipil menegaskan bahwa pendampingan terhadap warga yang berhadapan dengan hukum—seperti dalam kasus Moses di PMJ—adalah proses nyata yang membutuhkan kehadiran, penanganan teknis, dan pengawalan hukum di lapangan, bukan sekadar negosiasi di balik layar yang ditunjukkan lewat potongan percakapan pesan singkat di media sosial.
Polemik internal ini diprediksi akan terus memanjang selama belum ada titik terang atau komunikasi langsung antar-pihak. Keheningan Fakhier yang memilih tidak merespons berbagai kritikan, ditambah dengan keputusannya untuk mengunci akun media sosial dari jangkauan publik, membuat isu perpecahan ini tetap hangat dan menanti penjelasan transparan dari Fakhier guna memulihkan kepercayaan di lingkungan gerakan rakyat.
