PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mendorong pemerintah desa mengembangkan fungsi balai desa menjadi pusat kegiatan masyarakat yang lebih produktif. Menurutnya, keberadaan balai desa perlu dimaksimalkan sebagai ruang publik yang tidak hanya melayani urusan pemerintahan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu langkah yang dinilai dapat dilakukan adalah menghadirkan fasilitas WiFi gratis di balai desa. Ali menilai akses internet yang mudah dan merata akan membuka peluang masyarakat untuk memperoleh informasi, meningkatkan keterampilan, hingga mengembangkan usaha berbasis digital.
“Balai desa seharusnya menjadi tempat yang hidup dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan dukungan akses internet, masyarakat bisa belajar, berdiskusi, dan mengembangkan berbagai kegiatan yang bermanfaat,” ujar Ali.
Ia menegaskan, keberadaan WiFi gratis tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan pelajar. Seluruh warga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk berbagai aktivitas yang bersifat edukatif maupun produktif.
“Fungsinya tidak hanya untuk siswa, tetapi juga masyarakat luas. Balai desa bisa menjadi ruang bersama yang produktif dan bermanfaat,” tambahnya.
Menurut Ali, fasilitas internet dapat dimanfaatkan untuk pelatihan keterampilan digital bagi generasi muda, pendampingan pelaku UMKM dalam memasarkan produknya secara daring, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan administrasi, kewirausahaan, maupun peningkatan kapasitas perangkat desa.
Ia juga melihat balai desa berpotensi menjadi pusat kolaborasi masyarakat. Berbagai komunitas, seperti karang taruna, kelompok PKK, hingga organisasi kemasyarakatan lainnya, dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menyelenggarakan pelatihan, diskusi, maupun kegiatan sosial yang berdampak positif bagi lingkungan.
Agar pemanfaatannya berjalan optimal, Ali mendorong pemerintah desa bersama Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Pati menyusun konsep pelaksanaan yang matang. Menurutnya, pengelolaan fasilitas internet harus disertai aturan penggunaan yang jelas, termasuk pengawasan terhadap akses konten agar tetap mendukung kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
“Fasilitas ini harus dikelola dengan baik sehingga benar-benar memberikan manfaat. Balai desa dapat menjadi pusat literasi digital sekaligus ruang belajar bersama yang mendukung kemajuan masyarakat desa,” pungkasnya.
(ADV)
