Dorong Transparansi Tender, DPRD Pati Sebut Akurasi HPS Mampu Naikkan Kepercayaan Publik

oleh -442 Dilihat
oleh
banner 468x60

PATI – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Golkar, Jaza Khoerusl Sofyan, menilai transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dibangun sejak tahap perencanaan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang harus dilakukan secara objektif, profesional, dan mengacu pada kondisi pasar.

Menurut Jaza, HPS memiliki peran penting sebagai dasar dalam menentukan nilai pengadaan. Apabila penyusunannya dilakukan secara tepat, maka proses lelang akan berlangsung lebih sehat, kompetitif, serta memberikan kepastian bagi seluruh peserta pengadaan.

Ia mengatakan masyarakat juga akan lebih percaya terhadap tata kelola pemerintahan apabila setiap proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kepercayaan publik dibangun melalui proses yang transparan. Karena itu, penyusunan HPS harus dilakukan berdasarkan data yang valid dan kondisi harga yang sebenarnya agar hasil pengadaan benar-benar efisien,” ujar Jaza.

Ia menjelaskan, perencanaan yang baik tidak hanya bertujuan memperoleh harga terbaik, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan.

Menurutnya, penyusunan HPS harus melalui survei harga yang memadai sehingga tidak terjadi selisih yang terlalu jauh dengan harga pasar. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk meminimalkan potensi pemborosan anggaran.

“Kita harus memastikan setiap perencanaan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. HPS yang disusun secara rasional akan menciptakan persaingan yang sehat sekaligus menjaga efektivitas penggunaan APBD,” jelasnya.

Jaza juga berharap pemerintah daerah terus memperkuat sistem pengawasan internal pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa, sehingga seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Semakin transparan proses pengadaan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah. Itu yang harus terus kita jaga bersama melalui perencanaan yang akuntabel dan profesional,” pungkasnya.

(ADV)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.