PATI – Transparansi dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa dinilai menjadi salah satu indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat daerah. Guna mewujudkan hal tersebut, DPRD Kabupaten Pati mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan asas akuntabilitas yang dimulai dari tahap paling awal, yaitu penghitungan perkiraan harga sendiri oleh instansi penanggung jawab.
Ketika masyarakat dan para pelaku usaha melihat bahwa penentuan nilai pagu proyek dilakukan secara jujur dan berbasis data yang valid, maka stigma negatif terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah perlahan akan terkikis. Kondisi ini dinilai akan merangsang iklim kompetisi yang sehat di antara para vendor berkualitas.
Anggota DPRD Pati, Jaza Khoerusl Sofyan, menggarisbawahi bahwa kepercayaan publik (public trust) terhadap komitmen antikorupsi Pemkab Pati sangat ditentukan oleh bagaimana anggaran operasional dan modal itu direncanakan. Penentuan HPS yang serampangan dinilai akan langsung memicu kecurigaan di tengah masyarakat.
“Pengadaan yang transparan dan akuntabel harus dimulai dari perencanaan yang baik, termasuk dalam penentuan HPS. Ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah,” papar Jaza membedah konsep tata kelola keuangan yang bersih.
Politisi berlambang pohon beringin ini menambahkan, akurasi HPS yang tinggi secara otomatis akan menutup ruang gelap bagi oknum-oknum yang mencoba melakukan kongkalikong dengan pihak ketiga. Penyelamatan kas daerah dari potensi kerugian negara harus diupayakan secara konsisten lewat sistem proteksi yang terintegrasi.
“Penyusunan HPS harus logis dan sesuai harga pasar. Jangan sampai ada penggelembungan nilai yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah,” lanjutnya mempertegas urgensi transparansi dalam birokrasi daerah.
