PATI – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Demokrat, Mukit, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang warga di Desa Bendar, Kecamatan Juwana. Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang ada agar mampu memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban maupun masyarakat.
Mukit mengatakan peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia berharap aparat kepolisian dapat bekerja secara maksimal untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
“Kami berharap proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara objektif serta sesuai prosedur yang berlaku. Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai penegakan hukum yang tegas menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain memberikan keadilan bagi korban, langkah tersebut juga menjadi bentuk edukasi bahwa setiap tindakan kekerasan memiliki konsekuensi hukum.
Mukit juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan tidak mengambil tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses hukum.
“Saya berharap aparat dapat mengungkap kasus ini secara menyeluruh dan transparan sehingga semua fakta menjadi terang. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, sedangkan yang tidak terbukti tentu harus mendapatkan perlindungan haknya. Penegakan hukum yang profesional akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi pesan bahwa tindakan kekerasan tidak memiliki tempat di Kabupaten Pati,” tegas Mukit.
Ia menambahkan bahwa peristiwa tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan tindak kekerasan dalam setiap kegiatan masyarakat. Menurutnya, koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, panitia penyelenggara kegiatan, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.
(ADV)
