PATI, inaraa.id – Penanganan krisis air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Pati diminta tidak hanya mengandalkan pola distribusi bantuan secara umum. DPRD Pati mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan secara rinci agar bantuan air dapat segera diterima warga di wilayah dengan kondisi paling parah.
Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, menilai penetapan status tanggap darurat harus diikuti dengan langkah penanganan yang cepat di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih tidak seharusnya menunggu terlalu lama untuk memperoleh bantuan.
“Yang harus dikedepankan adalah kecepatan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Jangan sampai warga yang sudah kesulitan air masih harus menunggu,” ujarnya.
Kondisi kekeringan di Pati sendiri terus meluas. Hingga awal Oktober 2026, BPBD mencatat sebanyak 62 desa yang tersebar di enam kecamatan terdampak krisis air bersih. Pemerintah Kabupaten Pati juga menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan kondisi darurat tersebut.
Bambang meminta pemanfaatan anggaran tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di masing-masing wilayah. Sebab, tingkat dampak kekeringan tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya.
“Distribusi harus berdasarkan data. Wilayah yang sumber airnya sudah benar-benar sulit harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Di sisi lain, Bambang menilai penanganan krisis air tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan sektor swasta, organisasi masyarakat hingga komunitas dinilai dapat memperkuat upaya distribusi bantuan melalui program sosial maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kolaborasi tersebut, kata dia, diperlukan untuk membantu mengatasi keterbatasan armada dan kapasitas distribusi air yang dimiliki pemerintah. Dengan dukungan berbagai pihak, jangkauan bantuan diharapkan semakin luas dan kebutuhan masyarakat selama masa kekeringan dapat lebih cepat terpenuhi.
(ADV)
