PATI, inaraa.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, mendorong terbangunnya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Menurutnya, keterlibatan Ormas dapat membantu pemerintah memahami sekaligus merespons berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Hardi dalam kegiatan Sosialisasi Ormas bertema penguatan sinergitas Pemkab Pati dan Ormas dalam mewujudkan Kabupaten Pati yang kondusif yang berlangsung di Ruang Pragolo Setda Pati, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan itu diikuti sekitar 70 peserta yang berasal dari 22 Ormas dan LSM.
Hardi menyebut Ormas mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah karena memiliki kedekatan dengan masyarakat. Kondisi tersebut membuat Ormas dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.
“Ormas bisa menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Banyak persoalan di lapangan yang pertama kali diketahui oleh organisasi maupun tokoh masyarakat. Karena itu, komunikasi harus dibangun secara terbuka,” ujarnya.
Ia menambahkan, masukan dari masyarakat diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak semata-mata mengacu pada laporan administratif. Informasi mengenai kondisi nyata di lapangan juga dinilai penting sebagai bahan dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan.
Karena itu, Hardi berharap hubungan antara pemerintah dan Ormas dapat dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya ketika muncul persoalan tertentu.
“Sinergi itu jangan dibangun hanya ketika ada masalah. Justru komunikasi harus dilakukan secara rutin sehingga persoalan bisa dicegah dan dicarikan jalan keluar lebih awal,” katanya.
Hardi juga menyambut baik rencana Pemkab Pati untuk membentuk wadah kolaborasi yang melibatkan Ormas dan LSM. Ia menilai keberadaan forum tersebut dapat menjadi ruang komunikasi bersama untuk menyampaikan aspirasi, bertukar informasi, serta membahas kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, hasil pembahasan dalam forum tersebut juga dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(ADV)
