PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati menekankan pentingnya penguatan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai bagian dari upaya penanganan kawasan permukiman kumuh. Selain itu, keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih layak huni.
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menyampaikan bahwa program RTLH yang berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) sebenarnya sudah berjalan. Namun, realisasinya masih sangat bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
“Program RTLH itu sudah ada di Disperkim. Tapi kita harus melihat dulu apakah anggarannya mencukupi. Jika tidak, kita akan dorong bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat,” ujarnya.
Selain perbaikan rumah, Joni juga menyoroti kebutuhan dasar lain di masyarakat, seperti penyediaan sanitasi yang layak. Ia menyebut, permintaan pembangunan jamban mulai banyak diajukan warga di sejumlah wilayah.
Menurutnya, penanganan kawasan kumuh tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan serta kualitas lingkungan tempat tinggal.
“Harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kalau dua-duanya berjalan, lingkungan yang sehat dan nyaman akan lebih mudah terwujud,” jelasnya.
Ia berharap, melalui kolaborasi yang berkelanjutan, persoalan permukiman kumuh di Kabupaten Pati dapat ditangani secara bertahap dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
(ADV)
