PATI, inaraa.id — Penanganan siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong diminta menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Pati. DPRD Pati menilai pelayanan kepada para korban harus diberikan secara cepat tanpa terkendala persoalan administrasi maupun pembiayaan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengapresiasi langkah Pemkab Pati yang mengambil tanggung jawab terhadap biaya pengobatan korban. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan kehadiran pemerintah ketika masyarakat membutuhkan penanganan dalam situasi darurat.
Ali menegaskan, persoalan mengenai pihak yang nantinya bertanggung jawab atas pembiayaan tidak seharusnya menghambat masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
“Yang paling penting sekarang anak-anak ini mendapatkan penanganan sampai benar-benar pulih. Jangan sampai orang tua berpikir soal biaya kemudian terlambat membawa anaknya berobat,” kata Ali Badrudin.
Ia meminta pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Perhatian tersebut juga perlu diberikan kepada korban yang mengalami gejala kesehatan setelah beberapa hari, sehingga tidak ada yang luput dari pemantauan.
Dugaan keracunan MBG di Kecamatan Gembong sebelumnya menyebabkan ratusan penerima manfaat mengalami sejumlah keluhan kesehatan. Berdasarkan data Pemkab Pati per 14 September, tercatat sebanyak 427 orang mengalami gejala. Dari jumlah tersebut, empat orang masih menjalani rawat inap, sementara 25 lainnya menjalani rawat jalan.
Menurut Ali, proses penanganan harus dilakukan hingga kondisi seluruh korban benar-benar dinyatakan pulih. Setelah aspek kesehatan tertangani, pemerintah bersama pihak terkait perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG untuk mengetahui penyebab dan titik kelemahan dalam proses penyediaan makanan.
“Setelah persoalan kesehatan selesai, baru kita bicara evaluasi dan tanggung jawab. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” ujarnya.
Ali menekankan bahwa keselamatan siswa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait kasus tersebut. Persoalan administratif maupun perdebatan mengenai sumber pembiayaan, kata dia, tidak boleh mengalahkan kebutuhan korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Ia berharap penanganan kasus di Gembong tidak hanya berfokus pada pemulihan korban, tetapi juga menghasilkan perbaikan sistem agar pelaksanaan MBG di Kabupaten Pati ke depan semakin aman bagi para siswa.
(ADV)
