PATI, inaraa.id – Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pati membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). DPRD Pati mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat agar kebutuhan tersebut tidak hanya dibebankan kepada satu instansi.
Anggota Komisi D DPRD Pati, Hj. Suhartini, mengatakan keberadaan fasilitas ramah disabilitas seharusnya menjadi perhatian bersama. Terlebih, masyarakat memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda ketika mengakses kantor pemerintahan.
Menurutnya, Dinas Sosial dapat menjadi pintu awal untuk menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Selanjutnya, koordinasi dapat diteruskan kepada seluruh OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Dinas Sosial nanti bisa menyampaikan kebutuhan ini kepada Pak Sekda. Dari sana harapannya ada arahan kepada masing-masing dinas supaya fasilitas untuk penyandang disabilitas juga diperhatikan,” ujar Suhartini.
Ia menilai koordinasi lintas OPD penting supaya penyediaan fasilitas tidak berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing kantor pemerintah dapat melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi bangunan dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Suhartini juga mendorong agar kebutuhan penyandang disabilitas mulai dimasukkan dalam perencanaan setiap OPD. Dengan begitu, penyediaan fasilitas dapat dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Menurutnya, perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak cukup hanya melalui program bantuan. Kemudahan dalam mengakses kantor dan mendapatkan pelayanan pemerintah juga menjadi bagian yang harus dipenuhi.
DPRD Pati berharap koordinasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas semakin merata di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati.
(ADV)
