PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati menilai kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan harga BBM non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan kapal 30–200 GT merupakan jawaban atas berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan masyarakat pesisir, termasuk dari Kabupaten Pati.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, mengungkapkan bahwa persoalan tingginya harga BBM sudah lama menjadi keluhan utama nelayan. Berbagai masukan tersebut terus disuarakan melalui pemerintah daerah maupun dalam berbagai forum bersama pemangku kepentingan.
“Kami melihat pemerintah pusat mendengar aspirasi yang berkembang di daerah. Kebijakan ini menjadi kabar baik karena salah satu persoalan utama nelayan akhirnya mendapatkan solusi,” kata Mukit.
Ia menjelaskan, sebelumnya aspirasi mengenai tingginya biaya operasional juga mengemuka saat aksi nelayan di depan Kantor Bupati Pati pada 4 Mei 2026. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pati turut menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan nelayan.
Menurut Mukit, proses komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi nelayan, dan pemerintah pusat menjadi contoh penting bahwa aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui jalur yang konstruktif.
“Ini menunjukkan bahwa ketika aspirasi diperjuangkan secara bersama-sama dan dikomunikasikan dengan baik, pemerintah dapat memberikan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan tersebut menjadi awal lahirnya berbagai program lain yang mendukung kemajuan sektor perikanan, seperti peningkatan akses permodalan, modernisasi alat tangkap, hingga pengembangan pelabuhan perikanan.
Mukit menambahkan, DPRD Kabupaten Pati akan terus mengawal berbagai aspirasi nelayan agar tidak berhenti pada persoalan BBM saja.
“Kami berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Masih banyak kebutuhan nelayan yang harus diperjuangkan agar sektor perikanan Pati semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh nelayan memanfaatkan kebijakan tersebut secara bijaksana sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh pelaku usaha perikanan yang menjadi sasaran program.
(ADV)
