PATI – DPRD Kabupaten Pati memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama meskipun terdapat dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat diminta tidak khawatir karena berbagai layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, hingga program bantuan sosial, diharapkan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan pihaknya terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pelayanan langsung kepada masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelayanan tetap berlangsung optimal dan tidak mengalami hambatan.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun. Kami berharap seluruh perangkat daerah tetap menjalankan tugasnya secara profesional sehingga masyarakat tetap memperoleh hak-haknya dengan baik,” ujar Teguh.
Menurutnya, sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial merupakan layanan dasar yang harus dijaga keberlangsungannya. Oleh karena itu, DPRD terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target.
Teguh menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan secara profesional, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia meyakini birokrasi di Kabupaten Pati mampu menjaga kualitas pelayanan dengan tetap mengedepankan prinsip netralitas dan akuntabilitas.
“Kami ingin masyarakat tetap merasa tenang. Urusan administrasi maupun pelayanan publik harus terus berjalan sebagaimana mestinya karena itu merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain melakukan pengawasan, Komisi D juga akan terus mengevaluasi berbagai masukan dari masyarakat terkait kualitas pelayanan publik. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan apabila masih ditemukan kendala di lapangan.
Teguh berharap seluruh OPD terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk mempercepat proses administrasi dan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh layanan yang menjadi hak mereka. Menurutnya, pelayanan publik yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
(ADV)
