PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin usai rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pati.
Menurut Ali, hasil pemeriksaan BPK harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. DPRD akan mengawal tindak lanjut setiap rekomendasi yang diberikan agar kelemahan yang masih ditemukan tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya.
“Opini WDP ini harus menjadi bahan introspeksi bersama. DPRD akan mengawal proses evaluasi dan memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, tahapan evaluasi akan dimulai melalui pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran dan komisi-komisi sesuai bidang masing-masing.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berhenti pada pembahasan laporan. DPRD juga akan memantau pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh OPD sebagai tindak lanjut atas temuan BPK.
“Tujuan kami bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ali menambahkan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek administrasi, pengelolaan aset, hingga kepatuhan terhadap regulasi. Dengan langkah tersebut, DPRD berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Ia juga mengajak seluruh OPD menjadikan hasil audit BPK sebagai momentum pembenahan sistem kerja sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
(ADV)
