PATI, inaraa.id – Komisi B DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret menyusul meningkatnya serangan hama tikus di wilayah Pati Selatan selama musim kemarau.
Anggota Komisi B DPRD Pati, Warsiti, mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menangani persoalan yang dinilai terus berulang setiap tahun tersebut.
“Sudah ada obrolan terkait langkah selanjutnya belum?” kata Warsiti.
Ia menilai kondisi lahan pertanian yang tidak ditanami akibat kekeringan justru menjadi tempat berkembangnya tikus. Jika tidak segera dikendalikan, populasi hama dikhawatirkan semakin meningkat dan merugikan petani saat musim tanam tiba.
Menurut Warsiti, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan langkah sementara seperti gropyokan. Ia menilai diperlukan pola pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
“Kalau hanya dilakukan sendiri-sendiri ya sulit maksimal. Harus ada gerakan bersama dan pendampingan juga supaya petani tidak kewalahan menghadapi hama,” ujarnya.
Warsiti juga mengevaluasi sejumlah metode pengendalian yang pernah dilakukan sebelumnya. Menurutnya, gerakan gropyokan atau perburuan tikus secara massal belum cukup efektif apabila tidak dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
Selain itu, ia mendorong agar pemerintah kembali mengoptimalkan bantuan rumah burung hantu sebagai salah satu upaya pengendalian hama secara alami di area persawahan.
“Kami berharap ada langkah yang benar-benar serius, karena ini menyangkut hasil pertanian masyarakat. Jangan sampai petani terus dirugikan setiap musim kemarau,” tegasnya.
Komisi B DPRD Pati berharap Dinas Pertanian bersama pihak terkait segera merumuskan strategi terpadu agar persoalan hama tikus di wilayah selatan tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi petani.
(ADV)
