PATI, inaraa.id – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang melarang sekolah maupun komite sekolah menjual seragam kepada peserta didik dinilai sebagai langkah tepat untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Eko Kuswanto, mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi beban ekonomi orang tua, tetapi juga menjaga citra lembaga pendidikan agar tetap fokus pada pelayanan belajar mengajar.
“Fungsi sekolah adalah mendidik dan mencetak generasi penerus bangsa. Karena itu, sekolah sebaiknya tidak masuk ke dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, termasuk urusan penjualan seragam,” katanya.
Sebelumnya, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa pengadaan seragam merupakan tanggung jawab orang tua atau wali murid. Sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan pembelian seragam baru baik saat SPMB maupun ketika kenaikan kelas.
Eko menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat menciptakan pendidikan yang inklusif, di mana seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama tanpa dibayangi beban biaya tambahan yang tidak diwajibkan oleh aturan.
Ia berharap seluruh kepala sekolah dapat menjadi teladan dalam menjalankan regulasi serta mengedepankan pelayanan publik yang profesional.
“Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah harus terus dijaga. Ketika sekolah mematuhi aturan dan memberikan pelayanan secara jujur serta terbuka, maka hubungan antara sekolah, orang tua, dan pemerintah akan semakin baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eko mengingatkan bahwa dunia pendidikan saat ini berada di bawah sorotan publik. Oleh sebab itu, setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan sekolah harus mampu dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang daerah. Kalau sejak awal penyelenggaraannya dijalankan dengan penuh integritas dan tidak membebani masyarakat, saya optimistis kualitas pendidikan di Kabupaten Pati akan semakin maju dan kepercayaan publik terhadap sekolah akan terus meningkat,” pungkasnya.
(ADV)
