PATI, inaraa.id – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, menegaskan bahwa penentuan pengganti almarhum Riyanto sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati bukan menjadi kewenangan DPD. Seluruh proses Pergantian Antar Waktu (PAW) harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aturan internal Partai Golkar.
Menurut Endah, DPD hanya bertugas melengkapi administrasi dan mengajukan usulan sesuai prosedur. Adapun keputusan akhir mengenai siapa yang akan menggantikan almarhum berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Sudah kami ajukan. Persisnya saya lupa, yang jelas setelah 40 harinya almarhum. Sekarang masih diproses di DPP,” ujar Endah.
Ia menjelaskan, dalam proses PAW, DPD tidak diperkenankan mengusulkan nama tertentu. Penentuan calon anggota DPRD pengganti dilakukan berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilu Legislatif sebelumnya.
“Usulan kami tidak boleh menyebut nama. Yang kami ajukan sesuai aturan, yaitu peraih suara terbanyak kedua pada Pileg lalu,” jelasnya.
Endah menambahkan, setelah DPP menerbitkan surat rekomendasi, proses akan diteruskan kepada DPRD Pati hingga selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai mekanisme tersebut menjadi bentuk komitmen Partai Golkar dalam menjaga objektivitas dan menghindari munculnya polemik di internal partai. Menurutnya, setiap proses PAW harus mengedepankan aturan agar seluruh kader memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang sama.
Meski demikian, Endah berharap seluruh tahapan dapat segera diselesaikan sehingga kekosongan kursi di DPRD Pati tidak berlangsung terlalu lama.
“Itu ranahnya DPP. Saya berharap prosesnya segera selesai, tetapi seluruh keputusan tetap menjadi kewenangan DPP. Kami di daerah hanya menjalankan mekanisme yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
(ADV)
