Menakar Keseimbangan Sektor Maritim dan Agraris dalam Penanggulangan Bencana di Pati
PATI – Sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis ganda, yaitu wilayah agraris yang subur sekaligus bentangan pesisir maritim yang luas, Kabupaten Pati dituntut memiliki strategi penanggulangan bencana yang seimbang. Kebijakan proteksi pangan daerah dinilai tidak akan pernah mencapai titik mandiri jika fokus bantuan stimulan pemerintah masih timpang sebelah.
Persoalan fundamental ini menjadi sorotan tajam Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan. Berbicara kepada media usai menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait mitigasi puso, dirinya mengingatkan jajaran birokrat bahwa performa sektor perikanan dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lapangan kerja tidak boleh diremehkan.
Menurut Muslihan, ketahanan pangan daerah disokong oleh dua kaki utama, yaitu petani sawah dan petani laut (nelayan/petambak). Oleh karena itu, ketika salah satu kaki tersebut cedera akibat dihantam bencana alam, negara wajib hadir mengulurkan tangan bantuan dengan porsi kelayakan yang sama meratanya.
“Harapan kami di Komisi B yang membidangi perikanan dan sebagainya, pemerintah ini harus terjun aktif. Harus menginventarisir mana-mana yang kena bencana. Sehingga nanti ada bantuan, tidak hanya untuk pertanian sawah saja, tapi juga ada perhatian khusus untuk sektor lain,” urai Muslihan secara mendalam.
Ia menambahkan, skema pemulihan ekonomi yang komprehensif pascabencana akan mempercepat kembalinya daya beli masyarakat pesisir. Penundaan bantuan pada sektor kelautan justru akan memicu angka kemiskinan baru dan mengganggu pasokan protein hewani bagi pemenuhan gizi masyarakat Pati.
Komisi B DPRD Pati berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi melahirkan iklim perlindungan usaha yang tangguh bencana, baik di wilayah hulu persawahan maupun di hilir pesisir pantai.
“Komisi B akan terus mengawal agar seluruh kelompok masyarakat yang terdampak mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ada sektor yang luput dari bantuan hanya karena tidak masuk dalam pendataan,” tutup legislator pengawal ketahanan pangan tersebut.
