PATI, inaraa.id – Ketergantungan Kabupaten Pati terhadap dana transfer pemerintah pusat menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Selain menyoroti defisit anggaran, PPP juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, menekankan bahwa penyusunan APBD tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah. Perencanaan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan rancangan APBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Pati diproyeksikan sebesar Rp2,748 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,786 triliun, sehingga terdapat selisih defisit sekitar Rp37,94 miliar.
Dari sisi pendapatan, PAD diperkirakan sebesar Rp645,57 miliar. Angka tersebut masih jauh dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp2,103 triliun. Komposisi ini menunjukkan besarnya peran dana transfer dalam menopang pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pati.
Muslihan berpandangan, pemerintah daerah perlu mencari sumber pendapatan alternatif melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk tumbuh. Menurutnya, penguatan PAD sebaiknya tidak hanya bertumpu pada peningkatan pajak dan retribusi, tetapi juga melalui pemberdayaan usaha lokal yang mampu menghasilkan nilai ekonomi lebih besar.
“Ke depan, APBD harus menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan daerah membiayai pembangunannya sendiri. Potensi usaha lokal perlu dikembangkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD,” ujar Muslihan.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan peningkatan pendapatan daerah tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan keberlangsungan pelaku usaha. Dengan pendekatan tersebut, optimalisasi penerimaan daerah diharapkan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, tanpa menambah beban yang berlebihan bagi masyarakat.
Di sisi lain, Muslihan menilai pengelolaan belanja harus dilakukan secara cermat agar setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan prioritas. Efektivitas penggunaan anggaran menjadi penting, terutama ketika pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang beragam.
Fraksi PPP berharap RAPBD Kabupaten Pati 2027 dapat disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, efisiensi belanja, dan peningkatan pendapatan daerah. Dengan perencanaan yang terukur, APBD diharapkan tidak hanya mendukung jalannya pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.
(ADV)
