PATI – Penyusunan draf rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Pati mulai diarahkan pada penuntasan masalah-masalah dasar yang langsung bersentuhan dengan kenyamanan hidup publik. Sektor infrastruktur secara resmi ditempatkan pada urutan teratas dalam draf dokumen perencanaan strategis daerah.
Langkah politis ini diambil sebagai evaluasi atas capaian pembangunan di tahun-tahun sebelumnya yang dirasa masih menyisakan banyak draf perbaikan jalan di area pinggiran. Parlemen menginginkan adanya lompatan kuantitas dan kualitas bangunan fisik agar ketertinggalan sarana publik bisa segera terkejar.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, H. Hardi, menegaskan bahwa draf kebijakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang klir dan berpihak penuh pada pemenuhan kebutuhan vital masyarakat luas.
“Memang banyak sekali jalan yang perlu diperbaiki, jembatan juga, termasuk talut. Ini sudah kami usulkan ke Dinas PUPR agar segera dilakukan perbaikan,” urai Hardi menjabarkan poin-poin draf cetak biru pembangunan kota.
Melalui draf ketukan palu anggaran yang akan dilaksanakan, pihak legislatif memastikan bahwa fondasi fiskal daerah berada dalam kondisi yang sehat dan siap menyokong agenda perbaikan infrastruktur secara masif dan bertahap.
“Insya Allah tahun 2026 ini akan direalisasikan melalui APBD, dengan anggaran sekitar Rp200 miliar,” pungkasnya menutup draf penjelasan kebijakan anggaran daerah.
Transformasi wajah kota dan desa di Kabupaten Pati melalui draf pengaspalan dan pembetonan jalan raya ini ditargetkan mampu menaikkan kelas daerah sebagai wilayah yang ramah investasi sekaligus nyaman sebagai tempat tinggal bagi seluruh warga Bumi Mina Tani.
