PATI – Keberhasilan jalannya roda pemerintahan daerah tidak ditentukan oleh keunggulan satu lembaga saja, melainkan dari buah hubungan yang harmonis dan seimbang antara pihak eksekutif dan legislatif. Memasuki masa transisi kepemimpinan daerah yang penuh tantangan, DPRD Kabupaten Pati menawarkan draf kemitraan yang semakin solid kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pati.
Parlemen menegaskan posisinya tidak lagi sekadar menjadi lembaga yang gemar mengkritik, melainkan bertindak sebagai mitra berpikir (thinking partner) yang ikut mencarikan solusi atas potensi hambatan birokrasi di lapangan. Pola hubungan yang matang ini dinilai sangat dibutuhkan dalam menjaga psikologis dunia usaha dan masyarakat sipil.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengingatkan bahwa ego sektoral antar-lembaga harus dikesampingkan demi mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Kami mendukung langkah-langkah yang menjaga stabilitas. DPRD akan aktif mengawal, tidak hanya mengawasi tetapi juga memastikan program berjalan optimal,” kata Bandang menjabarkan draf reorientasi fungsi pengawasan dewan.
Menurut politisi senior ini, keaktifan dewan dalam mengawal program akan mempermudah draf pengambilan keputusan cepat (quick wins) yang sering kali dibutuhkan di masa-masa darurat atau masa transisi pemerintahan.
Melalui komunikasi informal dan formal yang intensif antara pimpinan dewan dan jajaran kepala dinas, diharapkan potensi sumbatan komunikasi dapat diurai lebih awal, sehingga efektivitas pelayanan publik di Pati tetap berada pada level tertinggi.
