PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati mendorong agar kenaikan insentif bagi pengurus RT dan RW tidak hanya dipandang sebagai tambahan pendapatan, tetapi juga diikuti dengan penguatan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, mengatakan pengurus RT dan RW memiliki posisi strategis karena menjadi lapisan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
“RT dan RW bukan sekadar struktur administratif. Mereka menjadi penghubung antara warga dengan pemerintah desa. Banyak persoalan masyarakat pertama kali disampaikan melalui mereka,” ujar Hardi.
Sebelumnya, insentif RT dan RW di Kabupaten Pati disebut sebesar Rp1 juta per tahun. Dalam audiensi PKDI dengan Pemkab dan DPRD Pati, disepakati adanya tambahan Rp500 ribu sehingga menjadi Rp1,5 juta per tahun.
Hardi menilai peningkatan tersebut perlu dibarengi dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dengan pengurus lingkungan.
“Ketika perhatian pemerintah meningkat, tentu kita berharap pelayanan juga semakin kuat. RT dan RW harus mendapatkan dukungan agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.
Ia menyebut tugas RT dan RW cukup beragam, mulai dari membantu pendataan warga, menyampaikan informasi pemerintah, memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan hingga membantu pemerintah desa ketika terjadi persoalan di lingkungan.
Karena itu, menurut Hardi, pembahasan mengenai kesejahteraan RT dan RW perlu ditempatkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan paling bawah.
“Jangan sampai RT dan RW dibebani banyak tugas, tetapi dukungan yang diberikan tidak sebanding. Ini yang perlu kita lihat secara menyeluruh,” tandasnya.
(ADV)
