PATI, inaraa.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, mendorong agar rencana peningkatan tunjangan Ketua RT dan RW dibarengi dengan penguatan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.
Menurut Hardi, RT dan RW mempunyai posisi strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan warga. Banyak persoalan administrasi maupun sosial masyarakat pertama kali ditangani melalui koordinasi di tingkat RT dan RW.
“RT dan RW ini berada paling dekat dengan masyarakat. Mereka menjadi penghubung antara warga dengan pemerintah desa, sehingga perannya sangat penting,” kata Hardi.
Karena itu, menurutnya, peningkatan tunjangan dapat dipandang sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap tugas-tugas pelayanan yang selama ini dijalankan.
Usulan yang saat ini dibahas yakni menaikkan tunjangan dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta per tahun pada 2027. Selanjutnya, peningkatan kembali direncanakan pada 2028.
Hardi menilai kenaikan secara bertahap menjadi pilihan yang realistis karena harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita tentu mendukung peningkatan kesejahteraan RT dan RW, tetapi penganggarannya harus tetap terukur dan tidak mengganggu kebutuhan pembangunan lainnya,” jelasnya.
Ia berharap tambahan tunjangan tersebut dapat menjadi motivasi bagi RT dan RW untuk semakin aktif menjalankan fungsi pelayanan, pendataan, koordinasi, serta membantu pemerintah desa menyampaikan berbagai program kepada masyarakat.
(ADV)
