PATI, inaraa.id – Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, mendorong pemerintah daerah mulai melakukan persiapan teknis menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.
Dorongan tersebut disampaikan karena terdapat 61 kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir pada 16 Maret 2027 dan tersebar di 21 kecamatan. Informasi mengenai jumlah tersebut juga disampaikan dalam audiensi PKDI bersama Pemkab dan DPRD Pati.
Hardi menilai persiapan tidak harus menunggu seluruh aturan teknis selesai. Beberapa pekerjaan administratif dan koordinasi dapat dilakukan lebih awal sehingga ketika regulasi sudah turun, pemerintah daerah tinggal menyesuaikan.
“Persiapan jangan semuanya dimulai setelah regulasi terbit. Hal-hal yang sifatnya koordinasi, pendataan dan pemetaan kebutuhan bisa dilakukan sejak sekarang,” kata Hardi.
Menurutnya, banyak pihak yang terlibat dalam Pilkades, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, BPD hingga masyarakat. Karena itu, kesiapan sejak dini dinilai dapat mengurangi potensi persoalan ketika tahapan resmi dimulai.
“Kita punya waktu sampai 2027. Waktu tersebut harus dimanfaatkan untuk memetakan kebutuhan setiap desa, termasuk kesiapan perangkat pelaksana dan dukungan anggarannya,” ujarnya.
Hardi juga menekankan agar setiap desa memperoleh informasi yang sama mengenai perkembangan regulasi.
“Jangan sampai ada desa yang mendapatkan informasi berbeda-beda. Pemkab harus membuat komunikasi yang jelas dan berjenjang sampai ke pemerintah desa,” tambahnya.
Ia berharap koordinasi tersebut membuat proses persiapan Pilkades berjalan lebih tertib sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat di 61 desa yang terdampak.
(ADV)
