PATI, inaraa.id – Kekeringan tidak selalu datang sebagai persoalan baru. Di sejumlah wilayah, kesulitan mendapatkan air bersih justru menjadi siklus yang berulang hampir setiap musim kemarau.
Wakil Ketua I DPRD Pati Hardi menilai kondisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengubah cara melihat persoalan kekeringan. Daerah yang berulang kali terdampak harus mendapatkan penanganan berdasarkan pemetaan dan perencanaan jangka panjang.
“Kalau setiap tahun wilayah yang sama mengalami kekeringan, berarti persoalannya sudah bisa dipetakan. Jangan menunggu masyarakat kesulitan air baru kemudian bergerak,” ujar Hardi.
Menurutnya, pemetaan menjadi langkah awal yang penting sebelum pemerintah menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Tidak semua daerah memiliki karakteristik sumber air yang sama sehingga solusi yang diterapkan juga tidak bisa diseragamkan.
Hardi mendorong agar data kekeringan dari tahun-tahun sebelumnya dikumpulkan dan disandingkan dengan kondisi geografis serta potensi sumber air. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui wilayah mana yang membutuhkan sumur bor, jaringan perpipaan, embung, maupun alternatif lainnya.
“Jangan sampai pembangunan hanya berdasarkan perkiraan. Harus ada data, kemudian dikaji potensi sumber airnya. Setelah itu baru ditentukan infrastrukturnya,” jelasnya.
Ia menilai teknologi geolistrik dapat membantu menemukan titik-titik yang memiliki potensi air bawah tanah. Namun, hasil kajian tersebut menurutnya harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
Hardi juga meminta pemerintah desa dan kecamatan ikut dilibatkan. Sebab, masyarakat setempat dinilai memiliki pengetahuan mengenai titik-titik yang selama ini menjadi sumber air maupun lokasi yang selalu mengalami kekeringan.
“Pemerintah desa jangan hanya menjadi penerima bantuan ketika kekeringan. Desa juga perlu dilibatkan dalam perencanaan sumber air, karena mereka yang paling mengetahui kondisi wilayahnya,” katanya.
Menurut Hardi, pendekatan berbasis wilayah akan membuat penanganan kekeringan lebih terarah. Pemerintah tidak lagi sekadar menghitung kebutuhan tangki air setiap hari, tetapi mulai menghitung berapa sumber air yang harus dibangun agar kebutuhan tersebut dapat ditekan.
“Dropping tetap jalan untuk kondisi darurat. Tetapi bersamaan dengan itu harus ada pekerjaan rumah yang diselesaikan untuk jangka panjang,” pungkasnya.
(ADV)
