PATI, inaraa.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Hardi, menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan bantuan bagi warga terdampak bencana benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan diperlukan agar seluruh bantuan yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Setiap bantuan yang menggunakan uang negara harus dipastikan sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses penyalurannya,” kata Hardi.
Ia menegaskan bahwa pendataan yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyaluran bantuan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta aktif turun ke lapangan untuk memastikan seluruh korban terdampak masuk dalam daftar penerima bantuan.
Hardi mengaku tidak ingin ada masyarakat yang terdampak bencana tetapi tidak mendapatkan bantuan hanya karena persoalan administrasi atau lemahnya pendataan.
“Kami tidak ingin mendengar ada warga yang terdampak namun terlewat dari bantuan. Negara harus hadir untuk seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana tanpa terkecuali,” tegasnya.
Selain mengawasi penyaluran bantuan, DPRD juga akan mendorong evaluasi terhadap program-program penanganan bencana agar ke depan pemerintah memiliki sistem yang lebih cepat dan responsif dalam menghadapi kondisi darurat.
Menurut Hardi, perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata. Pemulihan ekonomi masyarakat, perbaikan sarana produksi, hingga rehabilitasi infrastruktur juga harus menjadi prioritas.
“Bencana memang tidak bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa diminimalkan jika pemerintah bergerak cepat dan didukung data yang akurat. Kami akan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mengawal proses penyaluran bantuan sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.
(ADV)
