PATI, inaraa.id – Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) di Kabupaten Pati dikhawatirkan semakin menekan daya beli masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Hilal Muharrom, menilai persoalan kenaikan harga pangan harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, stabilitas harga memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga.
Ia mengatakan, kenaikan harga beras, daging, cabai, hingga berbagai jenis tepung berpotensi memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Apalagi, kebutuhan tersebut merupakan bahan pangan yang banyak digunakan setiap hari.
“Kenaikan harga kebutuhan pokok ini jangan hanya dilihat dari angka di pasar. Kita juga harus melihat bagaimana kemampuan masyarakat dalam membelinya. Ketika harga terus naik sementara pendapatan tidak mengalami peningkatan, tentu masyarakat akan semakin kesulitan,” ungkapnya.
Hilal meminta Pemkab Pati melakukan langkah pengendalian harga dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui pemantauan pasar secara berkala dan memastikan ketersediaan barang tetap terjaga.
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui komoditas apa saja yang mengalami kenaikan paling tinggi serta faktor yang menyebabkan harga tersebut meningkat.
“Jangan sampai masyarakat harus mengurangi kebutuhan lainnya hanya karena pengeluaran untuk pangan semakin besar. Pemerintah perlu memastikan harga tetap terkendali dan tidak terjadi kenaikan yang memberatkan konsumen,” jelasnya.
Berdasarkan data Disdagperin Kabupaten Pati, harga beras medium berada di angka Rp14.500 per kilogram, sedangkan beras premium mencapai Rp15.200 per kilogram. Daging sapi murni tercatat Rp142.000 per kilogram.
Sementara itu, cabai rawit merah mencapai Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah teropong sebesar Rp62.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp55.000 per kilogram.
Hilal juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pedagang, dan konsumen.
“Petani harus mendapatkan harga jual yang layak, pedagang tetap bisa menjalankan usahanya, tetapi masyarakat sebagai konsumen juga harus terlindungi. Keseimbangan ini yang perlu dijaga pemerintah daerah,” tandasnya.
(ADV)
