PATI – Jajaran legislatif Kabupaten Pati bergerak cepat merespons dan menindaklanjuti arahan strategis yang dilayangkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terkait pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat daerah. Langkah koordinatif mulai dimatangkan guna menyelaraskan ritme kerja antara draf kebijakan provinsi dan eksekusi di tingkat kabupaten.
Gubernur menekankan bahwa soliditas vertikal antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci utama dalam mempertahankan iklim investasi dan keamanan wilayah selama masa transisi. DPRD Pati diposisikan sebagai garda terdepan dalam fungsi kontrol politik yang konstruktif di daerah.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan bahwa pihaknya tegak lurus mendukung visi gubernur dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang kokoh dan tahan terhadap guncangan dinamika politik lokal.
“Kami akan terus mengawal program-program daerah agar tetap berjalan. Ini juga sebagai tindak lanjut arahan gubernur untuk menjaga stabilitas pemerintahan,” tegas Teguh Bandang Waluyo menjelaskan landasan pergerakan komisi yang dipimpinnya.
Bandang menambahkan, implementasi dari arahan tersebut diwujudkan melalui peningkatan intensitas rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja eksekutif. DPRD Pati ingin memastikan tidak ada satu pun proyek strategis daerah yang mengalami gagal tender atau penundaan pengerjaan secara sepihak.
Kepatuhan terhadap instruksi hierarki pemerintahan ini dinilai penting agar ritme pembangunan di Jawa Tengah bagian timur, khususnya di Kabupaten Pati, tetap bergerak beriringan dalam satu komando demi kesejahteraan rakyat secara makro.
