PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menegaskan komitmen penuhnya untuk menjaga keberlangsungan roda pembangunan daerah di tengah pusaran masa transisi kepemimpinan. Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh program kerja yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat tidak mengalami stagnasi atau hambatan akibat dinamika politik yang berkembang.
Periode peralihan tampuk kepemimpinan sering kali menjadi fase krusial yang rawan memicu perlambatan kinerja birokrasi jika tidak dikawal secara melekat. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan legislatif dioptimalkan untuk menjadi jangkar pengaman agar arah kebijakan daerah tetap berjalan sesuai dengan garis perencanaan yang telah ditetapkan.
Komitmen ini selaras dengan garis instruksi dari jajaran pemerintah tingkat provinsi yang menginginkan kondusivitas daerah tetap terjaga mapan. Parlemen di tingkat kabupaten diminta proaktif meredam potensi sumbatan administratif pada dinas-dinas teknis pelayanan publik.
“Kami akan terus mengawal program-program daerah agar tetap berjalan. Ini juga sebagai tindak lanjut arahan gubernur untuk menjaga stabilitas pemerintahan,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, saat memberikan pernyataan di gedung dewan.
Bandang menilai, jaminan keberlanjutan program pembangunan merupakan hak mutlak warga Kabupaten Pati yang tidak boleh dikorbankan oleh momentum pergantian kekuasaan. Sinergi kedewanan diarahkan penuh untuk membentengi pos-pos anggaran strategis agar daya serapnya tetap optimal hingga akhir tahun anggaran berjalan.
Dengan adanya pengawalan melekat dari pihak legislatif, diharapkan proses transisi birokrasi dapat dilewati dengan mulus tanpa menyisakan draf pekerjaan rumah (PR) yang terbengkalai, sekaligus menjaga tren positif pertumbuhan pembangunan di Bumi Mina Tani.
