PATI – Konsistensi dalam menjaga marwah keuangan daerah dan mengawal pemanfaatan APBD agar sepenuhnya kembali ke tangan rakyat terus dipegang teguh oleh jajaran kader Partai Golkar di DPRD Kabupaten Pati. Melalui perwakilannya di Komisi C, partai berlambang beringin ini berkomitmen mengikis habis potensi kebocoran anggaran pada lini pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Jaza Khoerusl Sofyan, menegaskan bahwa peran aktif kadernya di parlemen diarahkan untuk menjadi penyeimbang sekaligus pengawas kritis terhadap kinerja eksekutif. Hal ini dibuktikannya dengan menyoroti secara tajam indikasi ketidakwajaran nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sering kali muncul dalam draf pengadaan belanja daerah.
Bagi Fraksi Golkar, integritas tata kelola anggaran adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Sektor pengadaan publik dinilai sebagai salah satu area yang paling rawan dari intervensi non-teknis, sehingga memerlukan benteng pengawasan legislasi yang berlapis.
“Penyusunan HPS harus logis dan sesuai harga pasar. Jangan sampai ada penggelembungan nilai yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah,” cetus politisi asal Kecamatan Winong tersebut menegaskan prinsip fraksinya.
Jaza memastikan bahwa dirinya bersama seluruh elemen Fraksi Golkar di DPRD Pati tidak akan segan untuk merekomendasikan pembatalan atau penundaan tender proyek jika ditemukan indikasi kuat bahwa HPS yang disusun terbukti tidak masuk akal atau terlampau jauh di atas rata-rata harga pasar konvensional.
“Pengadaan yang transparan and akuntabel harus dimulai dari perencanaan yang baik, termasuk dalam penentuan HPS. Ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah,” tutup legislator muda pengawal marwah konstitusi tersebut.
