PATI – Kasus penganiayaan tragis yang merenggut nyawa seorang warga di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, memantik perhatian serius dari kalangan legislatif. Aparat penegak hukum diminta untuk mengedepankan asas keterbukaan dan transparansi penuh selama bergulirnya proses pengusutan perkara pidana tersebut. Keterbukaan informasi dinilai menjadi aspek krusial demi menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.
Peristiwa berdarah yang terjadi di sela-sela kemeriahan pentas musik dangdut tersebut kini sedang ditangani secara intensif oleh kepolisian setempat. Mengingat kasus ini melibatkan hilangnya nyawa seseorang, perhatian publik tertuju pada bagaimana aparat bisa mengurai benang kusut pemukulan massal atau individu tersebut secara adil.
Anggota DPRD Kabupaten Pati, Mukit, menggarisbawahi bahwa penanganan kasus sensitif seperti ini membutuhkan saluran komunikasi yang bersih antara kepolisian dan masyarakat luas. Menurutnya, pemaparan perkembangan penyidikan secara berkala akan meredam potensi gesekan antar-kelompok warga pasca-kejadian.
“Proses penyidikan dan penyelidikan harus transparan. Masyarakat perlu tahu bagaimana kasus ini ditangani agar tidak muncul spekulasi,” ujar Mukit saat memberikan pandangan terkait urgensi keterbukaan informasi publik.
Mukit yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati ini menilai, kejelasan status hukum para pelaku dan kronologi kejadian yang riil harus dibuka sejelas-jelasnya berdasarkan alat bukti. Langkah ini penting guna mencegah berkembangnya rumor atau berita bohong (hoax) yang dapat memperkeruh suasana kondusif di wilayah Kecamatan Juwana.
Ia berharap kepolisian tidak ragu dalam merilis setiap fakta baru yang berhasil dihimpun oleh tim penyidik di lapangan. Dengan begitu, supremasi hukum dapat ditegakkan sekaligus memberikan rasa aman kembali bagi warga Kabupaten Pati yang sempat dikejutkan oleh tragedi maut tersebut.
