PATI – Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati terus menjadi draf fokus utama jajaran parlemen, khususnya yang membidangi sektor hukum dan pemerintahan. Komisi A DPRD Kabupaten Pati berkomitmen memanfaatkan segala momentum, termasuk atmosfer religius di Bulan Ramadan, untuk mengawal terciptanya sistem pelayanan yang bersih dan bebas dari maladministrasi.
Sistem tata kelola yang transparan dinilai menjadi obat penawar yang paling mujarab untuk mengembalikan dan memperkuat tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap keseriusan jajaran eksekutif. Ketika draf alur pelayanan dipaparkan secara klir, maka potensi terjadinya praktik pungutan liar atau diskriminasi pelayanan dapat ditekan hingga titik nol.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan HC, menyatakan bahwa fungsi pengawasan kedewanan akan berjalan lebih ketat guna memastikan draf program kerja kedinasan tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang akuntabel.
“Kami akan terus mengawal agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat benar-benar optimal dan kepercayaan publik semakin meningkat,” urai politisi muda tersebut menekankan visi kedewanannya.
Danu memaparkan, draf keterbukaan informasi publik wajib dibuka lebar-lebar oleh setiap instansi penyedia layanan publik. Warga Pati berhak mengetahui draf estimasi waktu penyelesaian berkas perizinan maupun dokumen kependudukan yang mereka urus tanpa harus menebak-nebak.
Sinergi yang erat antara fungsi kontrol draf legislatif dan komitmen kejujuran dari jajaran dinas diharapkan mampu melahirkan iklim birokrasi yang sehat, yang pada akhirnya memberikan kontribusi nyata bagi kelancaran pembangunan daerah Kabupaten Pati secara menyeluruh.
